KTNA Kab Madiun Gelar Pertemuan Sikapi Distribusi Pupuk Bersubsidi

 

KlikMadiun.com. Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas memangkas alur distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, pupuk bersubsidi langsung disalurkan ke petani tanpa melewati banyak birokrasi.

Hal itu berdasarkan hasil rapat  koordinasi lalu ( 12/11/2024), antara Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait lainnya di Kantor Kementan.

Penyaluran pupuk nantinya dari PT. Pupuk Indonesia ( Persero) akan menyalurkan langsung ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). 

Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

KTNA Kab Madiun menyambut baik dengan adanya pemangkasan  regulasi distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Karena KTNA  Kab. Madiun menganggap dengan regulasi yang berbelit belit  semakin menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk subsidi tepat sasaran. 

Ketua KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan Madiun Suharno, menyampaikan bahwa langkah pemerintah saat ini sudah tepat. KTNA Madiun sangat merespon program Bapak  Presiden yg mengedepankan pangan. Terbukti dengan di gelontornya jumlah kuota pupuk subsidi yg dikawal aparat agar tidak ada penyelewengan dan membuat nyaman petani Petani Madiun. 

" Kita sudah capek dengan sulitnya petani untuk  mendapatkan pupuk selama ini.  Dengan adanya regulasi baru kita harapkan dapat mengurangi beban petani. Akan tetapi juga harus melalui pengawasan yang ketat," kata Suharno

" Sebenarnya kita juga masih ragu, karena distribusi dari PT. Pupuk Indonesia yang langsung ke Petani melalui Gapoktan. Sekarang pertanyaannya apa Gapoktan sudah siap permodalan dan gudang ?  Jangan sampai perubahan regulasi nantinya bisa mengganggu pendistribusian pupuk, karena ketidaksiapan Gapoktan bisa mengganggu distribusi pupuk ke petani. Untuk itu kita harus bersama sama saling melakukan pengawasan, agar dalam penyalurannya sesuai dan tepat sasaran," terangnya.

"Selain itu, dalam mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia, juga memperhatikan istilah "RABI GABAH" (Rabok, Bibit, Garapan, Banyu, dan Hama. Ketersediaan pupuk, benih, pengolahan lahan, air dan pemberantasan hama atau penyakit tanaman. Sedangkan kebutuan pupuk sebagai nutrisi tanaman ada unsur hara makro. Idealnya dalam  1 Ha lahan pertanian membutuhkan 5 Kw Organik, 3 Kw NPK dan 2 Ke Urea, jadi kalau jumlah pupuk subsidi ada 9.5 juta ton, cukup untuk lahan sawah Indonesia 10.5 jt Ha. Sehingga kalau program 5.3.2 di terapkan seperti  antara tahun 2018 sampai 2020, ketahanan pangan Indonesia akan tercukupi," beber Suharno

"Kami KTNA Madiun sangat respon program Bapak  Presiden yang mengedepankan pangan. Dalam hal  terbukti dengan di gelontornya jumlah kuota pupuk subsidi yang dikawal aparat agar tidak ada penyelewengan dan membuat nyaman petani." Imbuhnya

"Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pasca panen. Dalam hal ini peran pemerintah sangat di tunggu kiprahnya dengan menjaga agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun 2025 adalah Rp 6.500 per kilogram.

Penetapan HPP GKP ini dilakukan untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras," Pungkas Suharno. ( Klik-1)

;