Foto : Suharno, Ketua KTNA Madiun |
KlikMadiun.com-Keputusan Pemerintah RI untuk melakukan impor beras akhirnya akan dilakukan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang menipis jelang akhir tahun.
Impor beras sebanyak 200 ton akan didatangkan dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Nantinya seluruh beras itu akan sampai di Indonesia pada 24 Desember mendatang.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Madiun, Suharno mengatakan, seharusnya impor beras tidak perlu dilakukan mengingat negara Indonesia merupakan negara yang subur makmur.
Kemudian terkait rapat RDP atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Perum Bulog, Rabu (23/11/2022), terungkap Bulog membutuhkan setidaknya 500 ribu ton agar stok beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton.
Sementara, saat ini, stok beras di Bulog per 22 November 2022 kurang dari 500 ribu ton. Angka itu berupa beras komersial dan cadangan beras pemerintah (CBP/ beras medium).
"Jadi berkurangnya stok beras yang ada di bulog, karena petani banyak yang gagal panen. Bisa dikatakan karena adanya pembatasan dan pengurangan unsur yang ada di pupuk. Kalau mengacu pada fakta dilapangan untuk unsur pupuk NK 1 mulai daerah Banyuwangi sampai Kerawang Jawa Barat memang ada penurunan. Sehingga menyebabkan gagal panen. Hal ini disebabkan untuk NK 1 per hektar hanya menghasilkan 40% atau kisaran 4-5 ton, seharusnya per hektar bisa mencapai 7-8 ton" kata Harno.
" Kibajakan pemerintah untuk pengurangan pupuk, saat ini menuai buahnya. Berubahnya komposisi unsur Ponska dari 15-15-15 kemudian turun menjadi 15-10-12, artinya unsur P dan K tinggal 10% ketika pada usia tanaman mulai nol sampai 30 hari pertumbuhannya baik, karena vegetatif. Tetapi ketika sudah mulai akan berbuah Karena ketidak seimbangan nutrisi yang dibutuhkan tanaman menyebabkan tanaman menjadi tidak subur," paparnya.
" Kemudian karena banyaknya unsur N akan menyebabkan hama tanaman yang mendekat, sehingga tanaman menjadi merana atau sakit. Dan ketika panen, rendemen yang sehatusnya bisa mencapai 60% sekarang tinggal kisaran 52- 53 %", tambah Harno.
Dengan penurunan hasil panen di beberapa wilayah di Indonesia, dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab di dalam menjaga pangan nasional.
" Kita minta pemerintah untuk mengembalikan jumlah dan kwalitas dari komposisi pupuk, yaitu unsur N 125% , P 45% dan K 45%. Kemudian untuk menjaga keseimbangan tanah, juga harus diimbangi dengan pupuk organik," ungkapnya.
" Untuk wilayah Madiun khususnya dan Jawa Timur kalau kita lihat, untuk stok beras masih aman. Akan tetapi karena stok beras ini menjadi permasalah nasional, bisa juga nantinya stok yang ada di Jawa Timur akan digeser ke daerah lain," tutupnya. (Klik-1)
إرسال تعليق