KlikMadiun – Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyelenggarakan rapat paripurna dengan
agenda penyampaian pandangan umum fraksi tetntang Raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD TA 2021 di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (23/6/2022).
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD
Fery Sudarsono dan dihadiri oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wabup Madiun Hari
Wuryanto, Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto dan jajaran OPD terkait.
Ketua DPRD membuka rapat dengan
menyatakan bahwa jumlah peserta yang hadir telah memenuhi quorum.
“Hadir 37 anggota dari jumlah
keseluruhan 45 anggota, maka sidang paripurna ini sudah memenuhi quorum,”ujar
Fery.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan
dari fraksi- fraksi yaitu Fraksi Golkar Nurani Sejahtera, fraksi PDI
Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat Persatuan membahas
laporan pertangungjawaban Bupati terkait Sisa Lebih Pembayaran (SiLPA) Kabupaten
Madiun tahun 2021 yang mencapai 200 milyar lebih.
Selain itu, menjadi prioritas
bahasan para legislator adalah masalah pertanian utamanya menyangkut
kesejahteraan petani dan komoditi porang. Dipertanyakan juga tentang kasus penyakit
kuku dan mulut (PMK) pada hewan yang kini merebak di Kabupaten Madiun.
Lebih lanjut, para dewan
menanyakan titik-titik yang bisa meningkatkan PAD secara signifikan. Serta
membahas asset daerah yang bisa difungsikan.
“Ada beberapa masukan, saran dan
pertanyaan yang harus kita jawab. Insyaallah nanti tanggal 29 akan kita berikan
tanggapan sesuai apa yang diharapkan. Karena menyangkut angka, kita ingin
jawaban kami tepat dan sesuai. Tapi intinya, laporan pertanggungjawaban kami
diterima dengan baik,"ujar Wabup Hari Wuryanto usai rapat.
Namun, seluruh fraksi juga
menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Madiun atas diraihnya predikat WTP 9
kali berturut-turut dari Kemenkeu perwakilan Jawa Timur.(klik-2)
إرسال تعليق