System Baru, Pelaku Usaha Ngantri Pendampingan OSS


KlikMadiun – Paska diluncurkan Juli 2018 lalu, Puluhan pelaku usaha di Kabupaten Madiun terus berbondong bondong mengakses layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (PBTSE) atau online single submission (OSS) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) . Bahkan Pihak DPMPTSP menyiapkan sejumlah perangkat computer dan tenaga ahli khusus untuk memberikan pendampingan pelau usaha saat mengakses OSS tersebut.  
Kepala Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agung Budiarto mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mewajibkan semua izin usaha tercatat di OSS. Sistem perizinan itu berlaku untuk semua daerah di Tanah Air, termasuk Kabupaten Madiun. Jadi semua izin usaha sekarang ini harus melalui OSS. Sistem ini terintegrasi dengan seluruh kementerian dan pemerintah daerah di Tanah Air. “namun karena ini barang  baru (OSS, red) untuk mempermudah pelayanan kita siapkan computer dan tenaga ahli untuk memandu akses OSS tersebut, “Agung Budiarto.
Menurut dia, dengan OSS, data pelaku usaha akan terintegrasi dalam satu sistem. Pengurusan dilakukan secara mandiri dan dapat diakses melalui website oss.go.id atau melalui aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh melalui Playstore.
Agung melanjutkan, sebenarnya system ini cukup mudah diakses. Masyarakat tinggal masuk dalam menu perizinan dan mengikuti petunjuk yang ada. Namun karena ini program baru dan pelaku usaha belum mengetahui secara detil manfaatnya, kebanyakan para pelaku usaha sudah menyerah dan pasrah sehingga pendampingan tenaga ahli masih tetap dibutuhkan.  “kebanyakan langsung mengaku bingung, tapi tim kami tetap mendampingi hingga bisa secara mandiri,”terang pria yang pernah menajabat di Bapeda ini.
Agung menuturkan dengan system OSS, Pemohon akan mendapat nomor induk berusaha [NIB] setelah semua proses dilewati. NIB ini seperti Tanda Daftar Perusahaan atau TDP [bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin sebelum terbit OSS], “namun setelah terbit NIB tidak perlu adanya perbaikn kecuali ada perubahan data usaha yang dijalankan," pungkasnya.
Sebagai informasi, OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian. Pelaksanaan OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. OSS menangani perizinan di 25 Kementerian/Lembaga (K/L), 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, 80 kawasan industri, empat kawasan perdagangan bebas dan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK).
Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam. Meski demikian, implementasi OSS masih menghadapi kendala, diantaranya belum ada kevalidan konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha termasuk pelaporan SPT tahunan serta kendala lainnya. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap sistem baru tersebut.(Klik-1)




Post a Comment

Lebih baru Lebih lama