Kabupaten Madiun, klikmadiun.com - Forum Lintas MGMP PJOK Kabupaten Madiun secara resmi melayangkan surat kepada Pj. Bupati Madiun, pada Jumat, 1 November 2024. Dalam surat yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua MGMP PJOK tingkat SMA, SMK, SMP, KKG SD serta IGORNAS Kabupaten Madiun tersebut, Forum guru olahraga menyampaikan beberapa pesan dan tuntutan tentang mekanisme pengiriman kontingen Kabupaten Madiun untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke - XIV Provinsi Jatim tahun 2024 yang diselenggarakan di Bangkalan, Madura.
Dalam badan surat, forum menuliskan bahwa seharusnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun sebagai leading sector semestinya melaksanakan manajemen olahraga prestasi dengan lebih terencana dan terukur.
Selain itu, forum Lintas MGMP PJOK juga menyayangkan pihak Disparpora yang tidak melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun dalam pembahasan pengiriman Popda Jatim 2024. Mengingat para peserta Popda adalah pelajar dengan usia maksimal 17 tahun atau duduk di bangku kelas XI dan harus menyertakan surat rekomendasi dari sekolahnya. Menurut forum, hal ini merupakan potret buruk Disparpora Kabupaten Madiun dalam menjalankan komunikasi birokrasi antar dinas.
Dalam keterangannya, Ketua MGMP PJOK SMA Kabupaten Madiun, Heru Kuncahyono menyatakan bahwa pihak Disparpora Kabupaten Madiun perlu membenahi paradigma tentang kapasitas antar setiap elemen penyangga kegiatan dengan lebih baik.
"Terutama kawan-kawan guru olahraga baik dari SD, SMP, SMA dan SMK merasa dikebiri dengan taktik pengiriman kontingen Kabupaten Madiun pada Popda 2024 yang selintutan, ini tidak pantas mereka lakukan, menciderai sportifitas. Apalagi kami bagian dari stakeholder," jelasnya, Sabtu (2/11/2024).
Pria yang akrab disapa Herukun ini juga sebagai Wakil Ketua Igornas Kabupaten Madiun dan Koordinator Pentas Gugat menyampaikan keluhan guru-guru olahraga dimana ada sekolah yang tidak memberi rekomendasi siswanya disebabkan faktor pembiayaan atlit yang mandiri.
Dirinya melanjutkan, bahwa pihak Disparpora sempat menjawab pertanyaan terkait berangkat atau tidaknya kontingen Kabupaten Madiun pada gelaran Popda 2024. Salah satu pihak berkompeten di Disparpora menyatakan Popda 2024 tidak mendapatkan anggaran. Popda tidak juga pernah dibahas dalam forum resmi termasuk di KONI. Hal ini semakin memperkuat bahwa agenda Popda 2024 tidak masuk dalam rencana kerja Disparpora Kabupaten Madiun. Tetapi kemudian beberapa cabor seperti senam, atletik, bulutangkis, karate, judo, wushu dan pencak silat diberangkatkan. Terutama pencak silat telah berangkat lebih awal pada 21 Oktober 2024 dan pulang pada 26 Oktober 2024.
"Sumber pembiayaan harus dijelaskan, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kadispora sepertinya membutuhkan tim yang lebih baik dalam membangun prestasi olahraga. Ini serius dan harus dievaluasi oleh Pj. Bupati Madiun," pungkas Heru.(klik-2)
Posting Komentar