Klikmadiun.com – Polemik adanya praktek dugaan pemberian jatah atau upeti kepada petugas pintu air di beberapa titik irigasi wilayah Madiun kian meresahkan petani. Pasalnya, dalam pemberitaan sebelumnya salah seorang petani mengatakan bahwa petugas pintu air terkesan pilih kasih dalam pengelolaan gilir air. Untuk wilayah yang gemar memberi upeti, maka petugas melancarkan aliran airnya. Namun sebaliknya, petani yang tidak berlimpah membagi jatah harus menerima aliran air sangat minim.
“Saya juga heran, padahal dari atas air begitu banyaknya, di bawah juga lancar. Kenapa yang di tengah justru tidak mendapat air? Itir-itir itu airnya, apa ya cukup untuk mengairi 34 hektar sawah? Nek sregep nyogok nggih banter (kalau rajin menyuap maka air lancar, red),”cerita salah satu petani.
Petani yang enggan disebutkan namanya tersebut, juga menyebutkan nama petugas pintu air dan staf berwenang di Kantor UPT PSDAWS Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Namun, dua kali kedatangan jurnalis justru diberi keterangan bahwa koordinator wilayah (Korwil) setempat tengah di lapangan. Kemudian penelusuran dilanjutkan kantor perwakilan UPT PSDAWS Madiun yang berada di jalan Anggur, Kota Madiun pada Jumat (1/9/2023), senada dengan sebelumnya salah satu pegawai kantor setempat mengatakan staf korwil sedang rapat.
“Mohon maaf, Bapak rapat. Pak Andik P***** sebagai koordinator wilayah,”ujar Risky, salah satu pegawai di kantor tersebut.
Selanjutnya, jurnalis mencoba menghubungi staf korwil melalui sambungan telepon dan pesan singkat namun tidak mendapatkan respon.
Sebagai informasi, irigasi di beberapa titik wilayah Madiun yang mengalami krisis air yakni Kelurahan Sogaten Kota Madiun, Desa Wayut dan Klagen Serut Kabupaten Madiun. Diduga ada praktek pemberian upeti yang telah menjadi budaya saat tiba musim gilir air. Tidak tanggung-tanggung, petani rela serahkan uang hingga 500 ribu rupiah lebih demi sawahnya mendapatkan aliran air.(klik-2)
Posting Komentar