Wakil Rakyat Seriusi Nasib Petani Madiun

KlikMadiun-Wakil ketua DPRD  Kabupaten Madiun menilai, sektor pertanian masih menjadi anak tiri dalam program pemerintahan desa,  terbukti mayoritas anggaran milyaran rupiah  hanya dijadikan candi atau sesuatu yang bersifat polesan semata bukan untuk mengungkit pendapatan masyarakat.

Dalam  sepekan ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Madiun menggelar reses di masing masing daerah pemilihanya. Seperti dilakukan wakil ketua DPRD Kuat Edi Santoso,  yang memilih turun langsung melihat aktifitas petani di area pertanian desa Sumberjo dan desa Klorogan Kabupaten Madiun.

Dalam reses kali ini, wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut  melihat langsung kemanfaatan bantuan sumur sibel di desa Sumberjo Kecamatan Geger yang diturunkan dua tahun lalu tersebut. Seberapa besar manfaatnya bagi petani dan bagaimana cara petani mengelola dan merawat bantuan sumur tersebut demi menambah pendapatan petani itu sendiri dan hasilnya cukup memuaskan.

Tak hanya itu,  legislator dua kali periode ini juga mengunjungi petani yang  sedang menggaruk rumput di sawah  seraya berdialog untuk menyerap aspirasi  usulan serta keinginan petani.

Dari hasil komunikasi dua arah yang masif tersebut  diketahui anggaran Milyaran rupiah yang menggelontor ke desa, ternyata masih belum menyentuh kaum tani.  Rata- rata anggaran milyaran rupiah itu  terkuras untuk pembangunan infrastruktur jalan, saluran,  hingga semacam candi candi yang jauh dari nilai ekonomis dan kucuran anggaran  ADD 20 persen belum menjadi daya ungkit untuk mendongkrak pendapatan masyrakat mayoritas, yakni kaum petani.

Dalam resesnya Kuat Edy Santoso mengatakan bahwa persoalan infrastruktur pertanian yang masih minim serta kesulitan  air untuk menggarap sawah dan pupuk menjadi usulan utama petani,  hal ini perlu menjadi perhatian serius, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah

Dari lawatan wakil ketua DPRD tersebut  mendapat tanggapan dan respon positif dari masyarakat dan kepala desa setempat.  Dan memang,  karena mayoritas warga desa adalah petani,  anggaran desa seharusnya juga berpihak kepada pertanian.

 “Nantinya hasil dari reses ini  merupakan modal DPRD  dalam bersikap untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat”,  tambah Kuat. (klik- Adv)