KlikMadiun - Badan pertanahan Kabupaten Madiun optimis program IP4T (Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dapat berjalan optimal dan tuntas di tahun 2018. Hal ini dikarenakan seluruh jajaran Muspida Kab Madiun bebersemangat demi kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat Madiun.
Impian Kabupaten Madiun untuk memiliki ONE MAP POLICY atau tanah di Kabupaten Madiun selangkah lagi terpetakan lengkap. Pemkab Madiun, TNI, POLRI, Kejari dan Kejaksà an telah melakukan MoU atau kesepakatan bersama dalam rangka mensukseskan ONE MAP POLICY melalui IP4T.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab Madiun Dwi budi martono mengatakan bahwa seluruh jajaran muspida siap dan bersemangat untuk mensukseskan program mulia ini.
Berdasarkan draf yang telah digodok dalam forum Group Diskusi atau FGD Muspida, Pelaksana program IP4T ini adalah pemerintah desa dibantu Babinkamtibmas dan Babinsa. Untuk anggaranya bersumber APBD Pemkab Madiun, Dana Desa, dan Anggaran dari BPN anggaran.
Menteri Agraria dan Tata ruang RI Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan terus melakukan percepatan terkait sertifikat tanah. Kegiatan ini bertujuan agar tanah di seluruh Indonesia bersertifikat. Dengan berasertifikat otomatis akan memberikan kejelasan terkait status tanah, menekan kerawanan sengketa tanah dan juga sebagai syarat untuk mengaksès modal usaha di perbankan. (Klik-1)
Posting Komentar